Kematian ART di Cibinong Jadi Sorotan, Kuasa Hukum Terdakwa dan Korban Kompak Desak Pengungkapan Pihak Lain
NUSAMEDIANEWS.COM | CIBINONG – Persidangan kasus kematian Rini Rohmawati di Pengadilan Negeri Cibinong mengungkap sejumlah keterangan baru yang memunculkan dugaan keterlibatan pihak lain di balik peristiwa tersebut. Menariknya, kuasa hukum ketiga terdakwa dan kuasa hukum keluarga korban memiliki pandangan yang sama: seluruh pihak yang diduga memiliki peran harus diusut dan diproses sesuai hukum.
Desakan tersebut mengemuka setelah pemeriksaan tiga terdakwa berinisial J, D, dan F dalam persidangan, Selasa (10/11/2026). Keterangan para terdakwa membuka kembali pertanyaan mengenai awal mula rangkaian peristiwa yang berujung pada meninggalnya Rini Rohmawati.
Dalam persidangan, terdakwa J mengaku menerima instruksi secara lisan dari seseorang yang dipanggil Mami, yakni Hotmaida, anak dari Opa dan Oma selaku pemilik rumah tempat para terdakwa bekerja.
Menurut pengakuan J, instruksi tersebut disampaikan pada 26 Mei 2026 ketika Mami hendak bepergian. Perintah itu berkaitan dengan hilangnya charger smartwatch milik Mami. J mengaku diminta menanyakan keberadaan barang tersebut kepada Rini dan menyiram korban menggunakan air panas apabila charger tidak ditemukan.
J juga mengaku mendapat ancaman akan mengalami perlakuan serupa apabila tidak menjalankan instruksi tersebut. Keterangan ini disebut diperkuat oleh terdakwa D yang mengaku mendengar langsung pembicaraan tersebut.
Sehari kemudian, pada 27 Mei 2026, peristiwa penyiraman air panas terhadap Rini terjadi.
Kuasa Hukum Keluarga Korban Siapkan Laporan Polisi
Kuasa hukum keluarga korban, Advokat Fae Sarumaha, menyebut keterangan para terdakwa di bawah sumpah dalam persidangan sebagai fakta yang perlu ditindaklanjuti untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Fae menyatakan pihaknya akan menjadikan keterangan tersebut sebagai bahan untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan berkaitan dengan dugaan pemberian perintah maupun ancaman kepada para terdakwa.
Menurutnya, pihak yang disebut dalam persidangan tentu memiliki hak untuk membantah. Namun, seluruh keterangan dan bantahan harus diuji melalui proses hukum dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian peristiwa.
“Bagi kami, fakta persidangan hari ini menjadi petunjuk baru. Keterangan dan kesaksian para terdakwa di bawah sumpah akan kami jadikan bahan untuk membuat laporan polisi. Kami ingin seluruh rangkaian peristiwa ini terbuka secara terang benderang,” ungkap Fae.
Ia menegaskan, perjuangan keluarga korban tidak boleh berhenti hanya pada tiga orang yang saat ini menjalani proses persidangan.
“Siapa pun yang terbukti terlibat, baik yang memerintahkan, mengancam, menyembunyikan fakta, maupun mengaburkan peristiwa sebenarnya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kami berjuang untuk keadilan bagi korban,” tegasnya.
Kuasa Hukum Terdakwa: Semua Pihak Harus Diungkap
Senada dengan kuasa hukum keluarga korban, penasihat hukum ketiga terdakwa, Irman Bunawolo, juga meminta aparat penegak hukum menelusuri secara serius kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Menurut Irman, apabila ditemukan bukti adanya pihak yang memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran dalam peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Rini, pihak tersebut harus turut dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada pihak lain yang terbukti memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran di balik peristiwa ini, semuanya harus diungkap dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada pihak yang terlibat justru luput dari pertanggungjawaban,” ujar Irman.
Namun, Irman menilai perkara ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana atas kematian Rini. Persidangan juga membuka persoalan lebih luas mengenai kondisi dan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dalam keterangannya, terdakwa J mengaku pernah dipukul menggunakan botol Baygon karena menggunakan telepon seluler. Sementara terdakwa F mengaku pernah ditampar setelah diam-diam menggunakan telepon genggam milik majikan untuk menghubungi keluarganya di kampung halaman.
Menurut pengakuan F, para pekerja tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam selama berada di rumah tersebut.
Upah dan Kebebasan Pekerja Rumah Tangga Dipertanyakan
Persoalan lain yang mencuat dalam persidangan adalah ketidakjelasan mengenai besaran upah dan mekanisme pembayaran gaji.
Para terdakwa mengaku selama kurang lebih lima tahun bekerja hanya dua kali menerima transfer gaji, dengan nominal sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
Bagi Irman, keterangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius terkait kerentanan pekerja rumah tangga, mulai dari keselamatan, kebebasan pribadi hingga pemenuhan hak-hak ekonomi.
Ia bahkan menilai sejumlah fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa praktik perlakuan yang menyerupai perbudakan masih berpotensi terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern.
“Di tengah situasi yang kita sebut modern, ternyata praktik-praktik yang menyerupai perbudakan masih ada. Pekerja rumah tangga seolah kehilangan kebebasan, berada dalam tekanan, bahkan menghadapi ancaman dan kekerasan. Ini menjadi tamparan bagi kita semua,” kata Irman.
Menurutnya, pekerjaan rumah tangga yang berlangsung di ruang privat tidak boleh menjadi alasan bagi lemahnya pengawasan negara. Setiap pekerja tetap memiliki hak atas upah, keselamatan, martabat, kebebasan, serta perlakuan yang manusiawi.
Irman juga menyoroti pentingnya implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Menurutnya, keberadaan regulasi harus diikuti pengawasan dan pelaksanaan nyata agar perlindungan terhadap pekerja rumah tangga tidak berhenti sebatas aturan tertulis.
“Jangan sampai karena bekerja di ruang domestik, hak-hak pekerja rumah tangga justru luput dari perhatian negara. Kasus ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan ART benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas,” tambahnya.
Ketiga Terdakwa Mengaku Menyesal
Sementara itu, dalam persidangan, ketiga terdakwa menyatakan tidak memiliki konflik pribadi maupun pertengkaran dengan Rini. Mereka menggambarkan korban sebagai sosok yang baik, menyenangkan, mudah bergaul, dan penurut.
Ketiganya juga telah mengakui perbuatan mereka serta menyampaikan penyesalan di hadapan persidangan.
Kedua pihak kuasa hukum berharap seluruh fakta yang terungkap dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh.
Bagi kuasa hukum keluarga korban, pengusutan lebih jauh diperlukan untuk memastikan keadilan bagi Rini. Sementara bagi kuasa hukum terdakwa, pengungkapan seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan penting agar pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada mereka yang saat ini duduk di kursi terdakwa.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang domestik tidak boleh menjadi tempat yang luput dari pengawasan hukum. Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga harus diwujudkan melalui pengawasan, penegakan hukum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat setiap pekerja.
(Chairul)
