nusamedia
NUSAMEDIANEWS.COM | DELI SERDANG – Menanggapi pernyataan Kepala Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ardianto, yang beberapa waktu lalu viral dan menuding BUMDes tidak mempertanggungjawabkan anggaran ketahanan pangan atau program Ketapang, Direktur BUMDes Marindal 1, Nustel Banurea, akhirnya angkat bicara. Didampingi Kepala Unit BUMDes Bidang Ketahanan Pangan (Ketapang), Fitri Rahayu, Nustel membantah keras tudingan tersebut dan justru mengungkap fakta kejanggalan aliran dana yang ditarik sepihak oleh pemerintah desa.
Konfirmasi dan keterangan resmi tersebut disampaikan langsung di hadapan awak media saat berada di Desa Marindal 1, pada Jumat (29/5/2026).
Dalam penjelasannya, Nustel menegaskan bahwa pernyataan Kepala Desa yang menyebut anggaran sudah tersalur penuh namun tidak dipertanggungjawabkan, sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia membeberkan bukti bahwa hampir seluruh dana yang sempat masuk ke rekening BUMDes, ditarik kembali oleh Bendahara Desa, Diana, dengan bahasa *”perintah Kepala Desa”* Marindal 1.
“Bagaimana kami selaku pihak BUMDes mau mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkannya, jika dana yang disalurkan ke kami langsung ditarik lagi? Sesuai keterangan yang disampaikan Bu Diana selaku Bendahara Desa kepada Ibu Fitri Rahayu selaku Ketua Unit Ketapang, penarikan itu murni atas “arahan atau perintah dari Pak Kades” tegas Nustel Banurea.
Berdasarkan data dan catatan keuangan resmi yang dihimpun NusaMedia, Desa Marindal 1 menerima total Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.410.038.000.
“Sementara itu, Kepala Desa Marindal 1, Ir. Ardianto menyampaikan bahwa nominal besaran yang disampaikan adalah sekitar 473 juta, dengan realisasi Rp. 255 juta dan sisanya tidak diberikan karena Pihak BUMDES tidak memberikan laporan penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan sebelumnya”
Namun, dalam realisasinya terdapat selisih yang cukup besar dan mengundang tanya. Dana yang baru dicairkan dan masuk ke rekening BUMDes pada Maret 2025 lalu hanya sebesar Rp255.000.000.
Kondisi semakin janggal karena dari dana Rp255 juta yang sudah masuk itupun, penyaluran dilakukan secara bertahap namun semuanya akhirnya ditarik kembali oleh pemerintah desa(bendahara desa) tanpa sisa. Adapun rinciannya antara lain :
– Penyaluran Tahap 1 (Pertama) sebesar Rp. 185.000.000;,
– Penyaluran Tahap 2 (Kedua) sebesar Rp. 62.272.500
Total dana yang sempat masuk sebentar ke rekening BUMDes lalu ditarik kembali mencapai Rp254.272.500. Angka ini membuktikan bahwa hampir seluruh dana yang sempat cair ditarik kembali, sehingga BUMDes sama sekali tidak memegang dana operasional sepeserpun untuk menjalankan program ketahanan pangan desa.
Fitri Rahayu selaku Kepala Unit BUMDes yang menerima langsung dari direktur BUMDes Marindal 1 Nustel Banurea, menjelaskan bahwa permintaan pengembalian dana dilakukan secara lisan maupun instruksi tertulis oleh bendahara desa. Ia sangat menyayangkan sikap Kepala Desa yang justru menuduh pihaknya tidak bekerja dan tidak melapor, padahal akses pengelolaan keuangan sama sekali tidak diberikan.
“Kami kecewa sekali. Anggaran untuk Ketapang itu jumlahnya hampir Rp300 juta, dana yang sangat besar dan sangat dibutuhkan warga untuk cadangan pangan, pertanian, dan pengembangan usaha desa. Namun faktanya, yang masuk saja tidak sampai jumlah penuh, dan yang sudah disalurkan pun hanya sebentar singgah sama kami, lalu ditarik lagi semuanya. Lalu sekarang kami dituntut pertanggungjawaban? Ini sangat tidak wajar dan memberatkan kami,” ujar Fitri Rahayu.
Nustel Banurea menegaskan, terkait polemik ini, BUMDes tidak memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana karena secara administrasi dan kenyataan di lapangan, dana tersebut sudah kembali ke pemerintah desa dan dikuasai kembali oleh pihak Pemdes.
“Anggaran yang ditarik kembali itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bendahara desa dan pemberi perintah. Dana itu tidak ada di kami, tidak kami gunakan, dan tidak kami nikmati. Silakan pihak pemerintah Desa jelaskan ke mana perginya dana Rp255 juta lebih itu dan untuk apa dipergunakan, karena itu sudah masuk kembali ke bendahara desa dan bukan lagi menjadi wewenang BUMDes,” tandas Nustel.
Sebagai informasi, kejanggalan aliran dana ini mulai terendus sejak pencairan awal Maret 2025 lalu. Padahal, sesuai regulasi dalam Permendes No.2 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (4), dana ketahanan pangan harus dikelola sepenuhnya oleh BUMDes atau lembaga ekonomi desa yang ditetapkan. Dana yang sudah disalurkan ke rekening lembaga pengelola, tidak boleh ditarik kembali ke kas desa, kecuali melalui mekanisme pembatalan program resmi dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang ternyata tidak pernah dilakukan di Marindal 1.
Kini, publik dan masyarakat Desa Marindal 1 menuntut kejelasan terkait dua persoalan besar: ke mana perginya serta nasib dana Rp255 juta lebih yang sempat cair namun ditarik kembali tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran semakin menguat seiring pernyataan Kepala Desa yang memutarbalikkan fakta di hadapan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Marindal 1 belum merespons konfirmasi maupun memberikan penjelasan terkait data rincian penarikan dan selisih dana tersebut.
(saka)
