Koster Perkuat Sinergi dengan Kemenko Kumham Imipas, Pelayanan Publik di Bali Jadi Fokus
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan.
Menurut Koster, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar kebijakan nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Koster menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar pelaksanaan kebijakan nasional dapat menyesuaikan kebutuhan daerah dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kemenko Kumham Imipas Harapkan Dukungan Pemprov Bali
Sementara itu, R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang hukum, HAM, imigrasi, serta pemasyarakatan.
Menurut Andika, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan kebijakan nasional dapat berjalan efektif dan terintegrasi dengan program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Ia menambahkan, koordinasi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterpaduan pelaksanaan tugas antarlembaga tanpa mengabaikan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.
Perlindungan HAM dan Pelayanan Masyarakat Jadi Perhatian
Dalam audiensi tersebut, Andika juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan dan pemajuan HAM melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat serta aparatur pemerintah mengenai prinsip-prinsip HAM.
Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan jajaran kementerian terkait di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah kerja mencakup Bali.
Koster menyambut baik upaya penguatan koordinasi lintas sektor tersebut. Pemprov Bali, kata dia, siap mendukung sinergi kelembagaan agar pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Audiensi yang turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan itu diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Bali.
Reporter: Anugrah Arifanto
