Krisis BBM Berkepanjangan di Bali, Manggala Taksu Agung Nusantara Dukung Desakan Copot Dirut Pertamina Patra Niaga
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan melanda sejumlah wilayah Bali selama lima hari terakhir menuai sorotan berbagai kalangan. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) disebut mengular hingga lebih dari satu kilometer dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Merespons kondisi tersebut, perkumpulan spiritual lintas umat Manggala Taksu Agung Nusantara menyatakan dukungannya terhadap desakan Ketua Yayasan Keris Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya atau yang dikenal sebagai Jro Bima, agar Pemerintah Pusat mengevaluasi kepemimpinan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Simon Aloysius Mantiri.
Dukungan itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dampak antrean dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM yang disebut telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, hingga kegiatan sosial dan keagamaan di Pulau Dewata.
Jro Bima sebelumnya mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap manajemen Pertamina Patra Niaga. Ia menilai persoalan distribusi BBM yang berkepanjangan perlu dipertanggungjawabkan secara serius oleh pihak terkait.
“Copot Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Simon Aloysius Mantiri. Pertamina jangan lari dari tanggung jawab,” tegas Jro Bima dalam keterangannya pada Rabu (14/10/2026).
Pihak Manggala Taksu Agung Nusantara menilai desakan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurut mereka, gangguan pasokan BBM tidak hanya menyangkut pelayanan energi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kelangkaan BBM ini secara tidak langsung telah merusak aktivitas ekonomi, pariwisata, dan citra Bali yang sudah susah payah kita bangun bersama,” ujar perwakilan Manggala Taksu Agung Nusantara kepada awak media.
Antrean Panjang Ganggu Sekolah hingga Kegiatan Keagamaan
Dampak krisis BBM dilaporkan dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Warga disebut harus mengantre selama tiga hingga tujuh jam untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan, sejumlah warga dikabarkan memilih bertahan di pinggir jalan demi memperoleh BBM yang tersedia dalam jumlah terbatas.
Situasi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran mobilitas pekerja, pelajar, pengemudi transportasi, dan pelaku usaha yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kondisi ini juga disebut bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan umat Hindu di Bali, termasuk persembahyangan dan piodalan di sejumlah pura.
Keterbatasan BBM dikhawatirkan menghambat perjalanan umat menuju tempat ibadah. Sejumlah kegiatan pernikahan dan resepsi yang berlangsung pada momentum hari baik atau dewasa ayu juga disebut terdampak karena sebagian tamu mengalami kendala transportasi.
“Anak sekolah tidak bisa berangkat, karyawan tidak bisa masuk kerja. Bali dipermalukan oleh Pertamina. Dalam sejarah, belum pernah terjadi kelangkaan BBM yang parah hingga lima hari berturut-turut seperti ini,” ungkap Jro Bima.
Selain antrean panjang, persoalan harga BBM eceran juga menjadi perhatian. Dalam keterangan yang disampaikan, harga Pertalite eceran disebut melonjak hingga Rp50.000 sampai Rp200.000 per liter.
Jika kondisi tersebut terjadi di lapangan, masyarakat berpotensi menghadapi beban pengeluaran yang semakin berat, terutama mereka yang membutuhkan BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Berapa juta masyarakat yang sudah disengsarakan? Antre dari pagi, siang kepanasan sampai malam, itu pun belum tentu dapat BBM,” tambahnya.
Pertanyakan Janji Normalisasi Pasokan
Jro Bima juga mempertanyakan realisasi komitmen normalisasi pasokan BBM setelah pertemuan antara pihak Pertamina dan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Menurutnya, janji bahwa distribusi BBM akan kembali normal dalam beberapa hari perlu dibuktikan melalui perbaikan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai pemerintah daerah dan manajemen Pertamina perlu menyampaikan perkembangan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan, distribusi, serta langkah penanganan yang sedang dilakukan.
“Bali ini bumi gemah ripah loh jinawi, penyumbang devisa sangat besar bagi negara ini, dan dinilai sebagai wajah Indonesia. Jangan biarkan masyarakat Bali sengsara akibat kelalaian manajemen Pertamina,” tegas Jro Bima.
Manggala Taksu Agung Nusantara bersama Jro Bima mendesak Pemerintah Pusat, Gubernur Bali Wayan Koster, dan jajaran manajemen Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Mereka meminta penanganan darurat dilakukan secara terukur, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi ke SPBU, hingga memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
Evaluasi terhadap penanganan krisis juga dinilai penting untuk memastikan persoalan serupa tidak terus berulang dan mengakibatkan kerugian lebih luas.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera menghadirkan solusi nyata agar antrean berkurang, akses BBM kembali normal, dan aktivitas ekonomi maupun sosial di Bali dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(JW/Nusamedia)
