Aliansi Madura Indonesia Datangi Kantor DPD PAN, Soroti Dugaan Pemotongan Anggaran Reses dan Desak Audit
NUSAMEDIANEWS.COM | SURABAYA โ Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional guna menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif. Kehadiran mereka menandai perhatian serius terhadap pengelolaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AMI, Baihaki Akbar, dalam pernyataannya mendesak dilakukan audit menyeluruh serta penegakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Koordinator aksi, Abdul Azis, menegaskan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses harus ditangani secara serius. Pasalnya, hal ini berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kegiatan tersebut.
โApabila anggaran yang telah dialokasikan tidak disalurkan sesuai peruntukannya, maka kualitas pelaksanaan reses akan menurun dan menghambat penyaluran aspirasi warga kepada wakil rakyat,โ ujarnya.
Massa aksi juga mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dari pihak terkait guna mencegah tumbuhnya dugaan penyimpangan yang semakin meluas di tengah masyarakat.
Selain mendesak audit oleh lembaga yang berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Mereka menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Perwakilan AMI diterima oleh H. Surat, S.Pd., selaku wakil DPD PAN, untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, AMI meminta partai melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan tersebut serta mendukung proses pemeriksaan yang terbuka dan objektif.
Aksi berlangsung tertib dan diawasi oleh aparat keamanan. Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata: audit independen, keterbukaan laporan penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil jika terbukti ada pelanggaran.
AMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan negara dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
(Redho)
