Bebas Visa Dipersoalkan, SMSI Bali: Daya Saing Pariwisata Juga Harus Dihitung Secara Komprehensif
NUSAMEDIANEWS.COM | BALI – Pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang mengusulkan evaluasi rencana perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan alasan kebijakan serupa pada 2016 tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan devisa serta berpotensi menimbulkan risiko keamanan, dinilai belum melihat sisi secara menyeluruh.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja—yang akrab disapa Edo—menilai bahwa perspektif yang hanya berfokus pada sisi penerimaan biaya visa dan aspek keimigrasian terlalu sempit.
“Tujuan utama kebijakan bebas visa bukan sekadar mendapatkan pendapatan dari biaya masuk, melainkan untuk memperbesar arus kedatangan wisatawan mancanegara, memperpanjang masa tinggal mereka, meningkatkan pengeluaran, serta menciptakan efek berganda bagi ekonomi nasional,” ujar Edo saat ditemui di Denpasar, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa lepas dari data sejarah. Menurutnya, saat pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa secara luas pada 2015–2016, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 16 juta kunjungan pada tahun 2019 sebelum pandemi melanda. Kebijakan tersebut awalnya memang dirancang untuk meningkatkan daya saing destinasi Indonesia dibandingkan negara tetangga yang juga menerapkan kemudahan akses.
Edo juga menyoroti perbandingan dengan negara-negara tujuan wisata utama seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura yang telah lama menjadikan kebijakan bebas visa sebagai instrumen utama untuk menarik kunjungan dan memperkuat konektivitas internasional.
“Jika seorang wisatawan hanya membayar visa Rp500 ribu namun akhirnya batal datang karena prosedur dianggap rumit, negara justru berpotensi kehilangan pendapatan jauh lebih besar dari belanja mereka di hotel, restoran, transportasi, hingga UMKM dan ekonomi kreatif,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa daya saing pariwisata tidak hanya diukur dari kebijakan visa semata, melainkan juga dari tingkat keterbukaan internasional yang mencerminkan citra destinasi yang ramah dan mudah diakses.
“Kita bisa belajar dari berbagai model di dunia. Korea Selatan menerapkan bebas visa untuk kelompok tertentu, China untuk wisatawan transit, dan Vietnam untuk destinasi tertentu. Ada banyak skema yang bisa disesuaikan dengan kepentingan nasional, asalkan tetap menjaga aspek keamanan dan pengawasan,” tambahnya.
Menanggapi usulan evaluasi yang disampaikan Dirjen Imigrasi, Edo menyatakan evaluasi memang diperlukan, namun indikator keberhasilan tidak hanya didasarkan pada satu sisi saja.
“Yang dibutuhkan adalah penyusunan kebijakan yang tepat dan selektif. Kita bisa merumuskan model BVK yang sesuai kondisi Indonesia agar manfaat ekonomi terwujud secara maksimal, sekaligus tetap menjaga sistem keamanan dan pengawasan perbatasan yang ketat,” pungkasnya.
(Chairul)
#BebasVisa #PariwisataBali #DayaSaIngPariwisata #SMSIBali #ImigrasiIndonesia #EkonomiPariwisata #KebijakanVisa #WisataMancanegara
