Megawati Tinjau Abrasi Pantai Kuta, Minta Penanganan Terpadu Berbasis Riset dan Kearifan Lokal
NUSAMEDIANEWS.COM | BADUNG — Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau kondisi abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (11/10/2026) siang.
Dalam peninjauan tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Kunjungan ini menyoroti persoalan abrasi yang mengancam kawasan pesisir, termasuk Pantai Kuta yang menjadi salah satu destinasi pariwisata andalan Bali.
Megawati mengingatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga riset membangun koordinasi yang kuat dalam menangani abrasi. Menurutnya, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan pesisir.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia menekankan bahwa penanganan abrasi perlu dilakukan secara menyeluruh, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Abrasi Ancam Kawasan Wisata dan Aktivitas Masyarakat
Abrasi Pantai Kuta menjadi perhatian karena gelombang laut dan kondisi cuaca ekstrem dapat mempercepat pengikisan garis pantai serta mengurangi lebar kawasan berpasir.
Dampaknya berpotensi menjangkau sejumlah fasilitas publik, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian bagi keberlangsungan pariwisata dan perekonomian masyarakat yang bergantung pada aktivitas di kawasan pesisir.
Megawati turut menyoroti perubahan iklim dan pemanasan global yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap wilayah pesisir. Ia mendorong ilmuwan, akademisi, dan pemerintah menghadirkan solusi konkret melalui riset, inovasi teknologi, serta kebijakan yang berkelanjutan.
Selain pendekatan ilmiah, kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, juga dinilai relevan dalam mendorong keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan.
Sekitar 30 Persen Garis Pantai Bali Terdampak Abrasi
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi.
Menurut Triono, masih terdapat sekitar 85 kilometer garis pantai yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk ditangani.
Salah satu upaya yang disebutkan ialah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengurangi energi gelombang laut yang menerjang kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Triono.
Penanganan abrasi dinilai membutuhkan perencanaan jangka panjang dan koordinasi lintas sektor agar perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Koordinasi
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Kehadiran unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BRIN menjadi bagian dari perhatian terhadap persoalan abrasi Pantai Kuta serta pentingnya koordinasi dalam merumuskan langkah penanganan.
Penanganan yang terintegrasi diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir, menjaga keberlanjutan pariwisata, dan mendukung kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari wilayah pantai.
(Anugrah Arifanto)
