Jakarta Kota Global, Untuk Siapa? Tantangan 500 Tahun dan Penguatan SDM

NUSAMEDIANEWS.COM | JAKARTA – Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum bersejarah tersebut sekaligus menjadi titik penting bagi Jakarta untuk menentukan arah pembangunan setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.

Arah baru tersebut telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menempatkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus diarahkan menjadi kota global.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN), Budi Mulyawan, menilai status kota global tidak boleh berhenti sebagai slogan menjelang usia 500 tahun Jakarta.

“Jakarta 500 tahun dan status kota global ini bukan gimmick. Ini soal hidup-matinya Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi,” kata Budi.

Kota Global Bukan Sekadar Gedung Pencakar Langit

Menurut Budi, konsep kota global harus dipahami lebih luas daripada sekadar keberadaan gedung tinggi, pusat bisnis, maupun infrastruktur modern.

Dalam UU DKJ, Jakarta diarahkan menjadi pusat perdagangan, layanan jasa dan jasa keuangan serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional hingga global.

Sementara dalam perspektif internasional, kota global berkaitan dengan kemampuan sebuah kota menjadi simpul pergerakan modal, manusia, informasi dan gagasan.

Berdasarkan Global Cities Index 2025 yang disusun Kearney, Jakarta berada di peringkat 71 dari 158 kota dunia, naik dari posisi 74 pada 2024. Namun, posisi tersebut masih berada di bawah capaian Jakarta pada 2015 yang berada di peringkat 54.

“Jadi jangan puas hanya karena peringkat naik tiga tingkat. Kita harus bertanya, apa yang membuat Jakarta benar-benar diperhitungkan dalam jaringan kota dunia?” ujar Budi.

Kearney mengukur kota global melalui sejumlah dimensi, antara lain aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya dan keterlibatan politik.

Menurut Budi, sejumlah indikator Jakarta menunjukkan perkembangan, tetapi masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Jakarta Sudah Punya Modal, tetapi Pekerjaannya Belum Selesai

Dari sisi konektivitas, Jakarta telah memiliki jaringan MRT, LRT dan TransJakarta yang terus berkembang. Ekosistem digital serta pusat data juga menjadi modal penting dalam menghadapi ekonomi global.

Namun, menurut Budi, kota global tidak cukup hanya dibangun dengan transportasi modern.

Persoalan banjir, sampah, kemacetan, polusi udara, sanitasi dan kualitas lingkungan masih menjadi tantangan mendasar.

Budi menyebut anggaran 2026 masih menempatkan penanganan banjir dan sampah sebagai kebutuhan besar, masing-masing sekitar Rp3,64 triliun dan Rp1,38 triliun berdasarkan data yang disampaikannya.

“Tidak masuk akal kita bicara kota global kalau persoalan dasar seperti banjir, sampah, sanitasi dan kualitas udara belum selesai,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur dan lingkungan, Budi menyoroti kualitas sumber daya manusia Jakarta.

Menurutnya, sekitar 60 persen tenaga kerja Jakarta masih berpendidikan SMP dan SMA. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan ketika Jakarta ingin memperkuat sektor ekonomi yang membutuhkan kemampuan digital, bahasa asing, analisis data, kecerdasan buatan, jasa keuangan, teknologi dan industri kreatif.

“Gedung dan infrastrukturnya bisa dibangun dalam hitungan tahun. Talenta membutuhkan waktu jauh lebih panjang,” ujar Budi.

Rp4.700 Triliun, Mampukah APBD Membiayai Ambisi Kota Global?

Tantangan berikutnya adalah pembiayaan.

APBD Jakarta 2026 disebut ditetapkan sekitar Rp81,32 triliun, turun dari sekitar Rp91,86 triliun pada 2025. Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan transformasi Jakarta menuju kota global hingga 2045 diperkirakan mencapai sekitar Rp4.700 triliun untuk berbagai proyek strategis dan program.

Menurut Budi, besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan APBD.

Skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan pihak swasta, pemanfaatan aset serta naming right dinilai perlu diperkuat.

“Kalau semua dibebankan kepada APBD, matematikanya tidak ketemu,” ujarnya.

Menurutnya, tantangannya bukan hanya mencari anggaran sebanyak-banyaknya, tetapi membangun ekosistem pembiayaan kota global yang berkelanjutan.

Lima Kota Administratif, Haruskah Jakarta Dipecah?

Struktur pemerintahan Jakarta juga menjadi bagian yang disoroti.

Saat ini Jakarta memiliki lima kota administratif dan satu kabupaten administratif. Namun, kota administratif tersebut bukan daerah otonom. Wali kota ditunjuk gubernur dan tidak memiliki DPRD maupun APBD sendiri.

Wacana menjadikan lima kota administratif sebagai kota otonom pun muncul. Budi melihat terdapat argumen yang mendukung maupun menolak gagasan tersebut.

Dari sisi pelayanan publik, otonomi dinilai dapat mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Namun, pemekaran juga memiliki risiko berupa bertambahnya struktur birokrasi, meningkatnya belanja pemerintahan dan potensi ketimpangan fiskal antarwilayah.

“Jangan sampai kita memecah Jakarta secara administratif, tetapi justru memperlebar ketimpangan,” kata Budi.

Ia kemudian melihat kemungkinan jalan tengah, yakni mempertahankan struktur kota administratif tetapi memberikan kewenangan pelayanan dan fiskal yang lebih besar.

Menurutnya, Jakarta juga harus melihat kawasan metropolitan secara lebih luas karena UU DKJ menempatkan Jakarta dalam kerangka aglomerasi bersama wilayah sekitarnya.

Jangan Terjebak Logika: Gedung Dulu, Manusia Belakangan

Bagi Budi, penguatan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya menggunakan pola membangun infrastruktur, mendatangkan investasi, kemudian berharap tenaga kerja menyesuaikan.

Sebaliknya, pembangunan manusia harus berjalan sejak awal.

“Orangnya dulu, baru gedungnya ikut,” tegas Budi.

Ia menilai anggaran peningkatan kualitas modal manusia pada 2026 yang disebut sekitar Rp17,58 triliun menunjukkan perhatian terhadap pembangunan manusia. Namun, anggaran besar tidak otomatis menghasilkan tenaga kerja berkelas global.

Program pendidikan dan pelatihan, menurutnya, perlu diarahkan langsung kepada kebutuhan ekonomi Jakarta.

Dari KJP ke Kartu Talenta Global Jakarta

Budi juga menawarkan gagasan pengembangan kebijakan pendidikan agar tidak berhenti pada bantuan biaya pendidikan.

Program seperti KJP Plus dan KJMU, menurutnya, dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem pengembangan talenta. Siswa tidak hanya mendapatkan dukungan kebutuhan pendidikan, tetapi juga akses terhadap kursus bahasa Inggris, sertifikasi digital, pelatihan kecerdasan buatan, pemrograman, analisis data hingga magang internasional.

Ia juga mengusulkan pengembangan sekolah kejuruan dengan spesialisasi yang disesuaikan dengan ekosistem ekonomi masing-masing wilayah.

Misalnya, pendidikan jasa keuangan di Jakarta Pusat, logistik dan kepelabuhanan di Jakarta Utara, serta ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan.

Pusat vokasi modern juga dinilai perlu dikembangkan lebih dekat dengan masyarakat.

“Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, anak dari Cilincing harus punya peluang yang sama untuk masuk ekonomi global seperti anak dari Pondok Indah,” kata Budi.

Menurutnya, jangan sampai Jakarta menjadi kota global bagi investor dan ekspatriat, sementara warga Jakarta sendiri hanya menjadi penonton.

Pendidikan Berkualitas dan Pembiayaan Berkelanjutan

Budi menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus selalu dimaknai sebagai seluruh layanan diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Yang lebih penting, menurutnya, adalah menekan beban keluarga dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.

Ia mengusulkan skema dana abadi pendidikan yang dapat diisi dari sumber pendapatan non-APBD, termasuk pemanfaatan naming right atau kontribusi ekosistem usaha.

Perusahaan global yang berinvestasi di Jakarta juga didorong untuk terlibat langsung dalam pengembangan sekolah kejuruan.

Keterlibatan tersebut tidak sebatas CSR, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja sama kurikulum, sertifikasi, teknologi hingga penyaluran lulusan.

Dengan demikian, investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari seberapa banyak warga Jakarta memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan daya saing.

Ukuran Kota Global Jangan Hanya Peringkat

Budi menilai Jakarta membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih konkret.

Menurutnya, keberhasilan kota global dapat dilihat dari kemampuan anak Jakarta menguasai bahasa asing, memperoleh sertifikasi internasional, masuk ke sektor jasa formal, mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak serta mampu bersaing di pasar kerja global.

Dengan demikian, keberhasilan Jakarta tidak semata-mata diukur dari kenaikan peringkat dalam indeks internasional.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat Jakarta turut mengalami peningkatan kualitas hidup dan daya saing.

Karena pada akhirnya, kota global bukan hanya tentang seberapa tinggi gedungnya, seberapa besar investasinya atau seberapa tinggi peringkatnya.

Kota global juga berkaitan dengan kualitas manusia yang tinggal dan bekerja di dalamnya.

Jakarta 500 Tahun: Global untuk Siapa?

Momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai arah Jakarta setelah pusat pemerintahan bergeser ke IKN.

Jakarta perlu membangun mesin ekonomi baru yang bertumpu pada jasa, teknologi, perdagangan, keuangan, kreativitas dan sumber daya manusia.

Namun, Budi menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan.

“Kalau mau jadi kota global, jangan hanya bangun gedung untuk dunia. Bangun manusia Jakarta supaya mampu mengisi gedung itu,” ujar Budi.

Menurutnya, jasa dapat menjadi mesin ekonomi, sumber daya manusia menjadi bahan bakar, sedangkan infrastruktur menjadi jalannya. Pada akhirnya, warga Jakarta harus menjadi bagian dari penerima manfaat pembangunan.

Tantangan Jakarta memasuki usia 500 tahun bukan sekadar menjadi kota yang diperhitungkan dunia, tetapi juga memastikan masyarakatnya memiliki kemampuan untuk bersaing dan memperoleh manfaat dari perubahan tersebut.

Jumat, 2 Oktober 2026

Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN)

Budi Mulyawan
Ketua Umum DPN KOMBATAN

Reporter: Chairul