Jelang Galungan & Kuningan 2026, Sekda Bali Minta Stok Pangan hingga LPG Diawasi Ketat
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR – Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memerintahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali untuk memperketat pengawasan ketersediaan barang. Pengawasan difokuskan pada stok bahan pangan pokok, LPG 3 kilogram, hingga kebutuhan sarana upacara.
Arahan tersebut disampaikan Dewa Indra saat memimpin High Level Meeting TPID Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (10/6/2026). Diketahui, Galungan jatuh pada 17 Juni 2026, sedangkan Kuningan diperingati sepuluh hari kemudian, tepatnya 27 Juni 2026. Pada momen ini, permintaan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat diperkirakan akan meningkat signifikan.
“Pengawasan sudah mulai dilakukan sejak sekarang mengingat hari raya semakin dekat. Masyarakat mulai berbelanja kebutuhan, mulai dari beras, daging, bumbu dapur, LPG, hingga perlengkapan upacara seperti bahan banten dan penjor,” ujarnya.
Ia menegaskan pemantauan tidak hanya berlangsung hingga Galungan, melainkan terus diperpanjang hingga beberapa hari setelah Kuningan. Langkah ini penting untuk memastikan pasokan tetap aman, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali.
“Kita harus menyampaikan secara luas bahwa stok aman. Hal ini agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih yang bisa memicu penimbunan dan kelangkaan barang,” tegasnya.
Dewa Indra juga menekankan perlunya koordinasi yang baik antar Satgas Pangan se-Bali. Daerah yang memiliki kelebihan stok diharapkan dapat membantu daerah yang kekurangan. Sebagai contoh, Kabupaten Buleleng tercatat memiliki cadangan melimpah: cabai 76,48 ton (kebutuhan 5,34 ton), bawang merah 145,93 ton (kebutuhan 5,93 ton), dan bawang putih 191,42 ton (kebutuhan 9,52 ton). Kelebihan ini dapat didistribusikan untuk menyeimbangkan kebutuhan di kabupaten lain.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Achris Sarwani, melaporkan tingkat inflasi Bali hingga Mei 2026 tercatat sebesar 2,99 persen. Ia menyebut perbedaan ketersediaan komoditas antarwilayah menjadi salah satu faktor pemicu, sehingga pengawasan langsung di lapangan sangat diperlukan.
Satgas Pangan Polda Bali juga turut berperan aktif dengan menggelar pasar murah dan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang menimbun barang, menaikkan harga secara tidak wajar, maupun mengoplos LPG demi keuntungan pribadi.
Melalui langkah pengawasan, kelancaran distribusi, dan penegakan hukum ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang menjelang hari raya.
(Anugrah Arifanto)
