Sinergi Lintas Sektor: Kemenkum dan LAN Gelar Kick Off FKK 2026, Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti
NUSAMEDIANEWS.COM | JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026), menjadi tonggak penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang terintegrasi dan berbasis data.
Acara dibuka oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dihadiri pimpinan tinggi Kemenkum serta perwakilan dari 48 kementerian dan lembaga terkait. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor guna mendorong lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
Dalam sambutannya, Menkum menegaskan bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu kemajuan bangsa di tengah dinamika zaman. “Kebijakan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen transformasi. Kita harus menghindari hiper‑regulasi dan memastikan aturan hukum menjadi pendorong inovasi, bukan penghambat pembangunan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan lima arah strategis, mulai dari penyusunan kebijakan berbasis bukti hingga persiapan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menjelaskan FKK 2026 merupakan kelanjutan program yang dimulai 2025. Rangkaian kegiatannya meliputi diskusi di daerah, penyusunan laporan analisis kebijakan, hingga integrasi data ke dalam Legal Policy Hub. Tujuannya agar pengambilan keputusan pemerintah lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada hasil.
Momen ini juga dimanfaatkan untuk penandatanganan perjanjian kerja sama antara BSK Hukum dengan tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Jember, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Brawijaya. Kolaborasi ini menghubungkan dunia akademik dengan birokrasi, sehingga setiap kebijakan yang disusun didukung oleh kajian ilmiah dan pandangan objektif.
Setelah penandatanganan, dilanjutkan sesi diskusi strategis yang membahas isu‑isu prioritas nasional. Pemerintah berharap melalui FKK 2026 ini, tata kelola kebijakan publik menjadi lebih antisipatif dan mampu menjawab tantangan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
(Chairul)
