Pemerintah Pusat dan Bali Sepakat Sinkronkan Infrastruktur, Pariwisata Berkelanjutan Jadi Prioritas Utama
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus perlindungan lingkungan sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kesepakatan ini lahir dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dihadiri sejumlah menteri serta pejabat terkait pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program kerja agar penanganan pariwisata Bali berjalan lebih terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.
Gubernur Koster memaparkan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menembus lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total mencapai 16,3 juta orang—hampir empat kali lipat jumlah penduduk Bali yang hanya sekitar 4,5 juta jiwa—dengan perputaran ekonomi ditaksir mencapai Rp176 triliun.
Namun di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan munculnya tantangan serius: alih fungsi lahan pertanian, penumpukan volume sampah, ancaman krisis air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur jalan. “Ini menunjukkan tingginya mobilitas, namun di balik itu ada tantangan yang harus segera dijawab bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, rakor menghasilkan sejumlah komitmen konkret. Pemerintah Pusat menugaskan kementerian terkait untuk mempercepat pengelolaan sampah berbasis sumber, perlindungan lahan pangan, serta pengembangan transportasi massal. Studi kelayakan opsi water taxi yang menghubungkan kawasan Denpasar, Badung, hingga Gianyar juga akan segera didalami.
Menteri AHY menegaskan pembangunan Bali tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bergerak dalam satu visi yang sama. “Kita akan terus memantau progres lewat rakor lanjutan. Semua harus berjalan sesuai jalur, satu visi, satu rencana, satu eksekusi,” tegasnya.
Selain konektivitas darat dan laut, pemerintah juga mendorong pembangunan rumah susun bagi warga berpenghasilan rendah serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan. BUMN diarahkan memperkuat integrasi ekosistem pariwisata dan aviasi. Sementara itu, Pemprov Bali diminta memperkuat edukasi masyarakat, penegakan hukum lingkungan, serta menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional. AHY menekankan perbedaan pandangan harus disikapi secara konstruktif agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kearifan lokal Bali.
(Anugrah Arifanto)
#HASTAG:
#BeritaBali #PariwisataBerkelanjutan #RakorPembangunanBali #WayanKoster #AHY #InfrastrukturBali #LingkunganHidup #NusamediaNews
—
