Koster Tegaskan Perubahan APBD Bali 2026 Harus Efektif, Transparan dan Berorientasi pada Manfaat Masyarakat
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster merespons berbagai pandangan, kritik, dan catatan fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali terbuka untuk berkolaborasi dengan DPRD dalam menyempurnakan rancangan perubahan anggaran tersebut agar lebih efektif, efisien, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bali, Denpasar, Senin (14/9/2026).
Koster mengapresiasi berbagai kritik, saran, masukan, dan catatan yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, hati-hati, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” kata Koster.
PAD Naik, Pemprov Bali Tekankan Optimalisasi Tanpa Membebani Masyarakat
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat dari sekitar Rp6,5 triliun menjadi lebih dari Rp6,6 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari sekitar Rp4,2 triliun menjadi lebih dari Rp4,3 triliun.
Koster menegaskan peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan sekadar menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Optimalisasi pendapatan, kata dia, akan ditempuh melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengawasan terhadap penerimaan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat.
Menurut Koster, setiap penerimaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan, termasuk pelestarian lingkungan dan kebudayaan Bali.
Mitigasi Risiko Pariwisata
Di sektor pariwisata, Pemprov Bali menyiapkan sejumlah langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan maupun pendapatan daerah.
Pemerintah akan mengantisipasi kemungkinan gangguan konektivitas dan mobilitas sekaligus memperkuat sektor ekonomi lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar ketahanan ekonomi Bali tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata.
Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 meningkat dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi lebih dari Rp7,5 triliun.
Koster menekankan peningkatan belanja harus diarahkan kepada program prioritas yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Infrastruktur hingga Pelayanan Publik Jadi Prioritas
Pemprov Bali juga akan mempercepat realisasi belanja modal dan berbagai proyek prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan.
Anggaran diarahkan antara lain untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
Pembangunan infrastruktur juga akan disinergikan dengan penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata.
Koster turut merespons perhatian DPRD terkait SiLPA, rencana pinjaman daerah, hibah, pengelolaan aset, dan penyertaan modal.
Menurutnya, seluruh kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, serta mempertimbangkan kesehatan fiskal daerah.
Pemerataan Pembangunan Bali
Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian Pemprov Bali. Pemerintah akan mendorong penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konsentrasi pembangunan yang selama ini lebih banyak berada di kawasan Bali Selatan.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian terhadap sejumlah isu strategis, mulai dari tata ruang, investasi, inflasi, daya beli masyarakat, harga tanah dan hunian, persoalan sampah, transportasi publik, hingga pelayanan kesehatan.
Koster memastikan seluruh masukan DPRD akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” pungkasnya.
Reporter: Anugrah Arifanto
