Demo Dugaan Malapraktik RSIA Puri Bunda Memanas, Dinkes Pamekasan Didesak Jangan Jadi Tameng Rumah Sakit
NUSAMEDIANEWS.COM | PAMEKASAN – Gelombang protes terhadap dugaan malapraktik medis di RSIA Puri Bunda Madura semakin membesar. Puluhan massa dari Pemuda Indonesia menggeruduk Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan pada Kamis (25/6/2026), menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas nasib pasien yang diduga kehilangan rahim akibat tindakan medis yang kini dipersoalkan.
Massa menilai kasus ini bukan sekadar sengketa pelayanan kesehatan biasa, melainkan dugaan pelanggaran serius yang berpotensi menimbulkan cacat permanen dan kerugian seumur hidup bagi korban.
Koordinator Lapangan aksi, Imam Arifin, menjelaskan kronologi kejadian: pasien berinisial QQ (29), warga Kecamatan Pakong, awalnya menjalani operasi sesar di RSIA Puri Bunda. Namun setelah mengalami pendarahan, pasien kembali menjalani operasi yang berujung pada pengangkatan rahim. Kondisi pasien kemudian semakin memburuk hingga harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Di rumah sakit rujukan tersebut, ditemukan adanya masalah pada usus yang melintir.
“Yang menjadi pertanyaan besar, jika sumber masalahnya berada pada usus, lalu atas dasar pertimbangan medis apa rahim pasien sampai diangkat? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik dan keluarga pasien,” tegas Imam.
Selain mempertanyakan prosedur medis, massa juga menyoroti dugaan sulitnya akses keluarga terhadap dokumen rekam medis. Mereka menyebutkan bahwa keluarga merasa dipersulit saat meminta bukti tertulis yang seharusnya menjadi dasar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
“Rekam medis adalah hak pasien. Ketertutupan seperti ini justru memunculkan kecurigaan publik bahwa ada hal yang disembunyikan,” ujarnya.
Dalam aksinya, massa mendesak Dinkes Pamekasan agar tidak hanya menjadi penonton atau sekadar menerima laporan administratif dari rumah sakit. Mereka menuntut agar investigasi dilakukan secara independen dan transparan.
“Dinkes harus membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat, bukan menjadi tameng bagi fasilitas kesehatan yang sedang dipersoalkan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau dugaan malapraktik, maka harus ada tindakan tegas, bukan sekadar pembinaan semata,” tegas Imam.
Pernyataan Dinkes yang menyebut hasil investigasi belum dapat disampaikan ke publik juga menuai sorotan tajam. Massa menilai alasan menunggu koordinasi dan konsolidasi tidak boleh dijadikan dalih untuk memperlambat keterbukaan informasi yang menjadi hak dasar pasien dan keluarganya.
Kini publik menunggu apakah proses investigasi yang dilakukan benar-benar independen dan menyentuh substansi persoalan, atau hanya berakhir sebagai formalitas birokrasi. Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi integritas pengawasan pelayanan kesehatan di Pamekasan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah rumah sakit, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan hak pasien.
(Redho)
#MalapraktikRSIAPuriBunda #DinkesPamekasan #KesehatanMadura #HakPasien #PamekasanBerkarya #KontrolMasyarakat
