Ketua Umum LPP-TIPIKOR RI Soroti Kebijakan Rekening Gratis, Pajak, dan Bansos Penerima Judi Online
NUSAMEDIANEWS.COM | JAKARTA — Ketua Umum Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (LPP-TIPIKOR RI), Bram, menyampaikan tanggapan kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan inklusi keuangan, pengawasan perpajakan, serta penyaluran bantuan sosial (bansos).
Bram menilai, setiap kebijakan pemerintah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, khususnya terkait lapangan pekerjaan, pendapatan, serta perlindungan sosial.
Rekening Gratis Harus Diiringi Lapangan Kerja
Menanggapi kebijakan pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat, Bram mempertanyakan manfaat program tersebut apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
«“Pemerintah membuka rekening bank gratis untuk semua, tapi apa tujuannya? Bagaimana masyarakat mau menyimpan uang atau menabung jika lowongan pekerjaan saja sulit didapat? Jangan hanya memudahkan tempat menyimpan, tetapi lupa memudahkan rakyat untuk menghasilkan uang.”»
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memperluas lapangan pekerjaan yang layak serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bram juga meminta agar seluruh program bantuan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah diawasi dan diaudit secara ketat di setiap daerah.
Hal tersebut penting untuk memastikan dana benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak berhenti pada kelompok atau lingkaran tertentu.
«“Jangan sampai program inklusi keuangan ini hanya menjadi sarana pengumpulan data, tanpa menyentuh akar masalah. Rakyat membutuhkan pekerjaan, bukan hanya rekening.”»
Pengawasan Pajak Harus Mempertimbangkan Kemampuan Masyarakat
Terkait rencana peningkatan pengawasan perpajakan hingga melibatkan aparat di tingkat desa, LPP-TIPIKOR RI meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh.
Bram mempertanyakan bagaimana masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan apabila kondisi ekonominya masih sulit.
«“Apa yang mau dibayarkan pajaknya? Baik pajak penjualan maupun pajak pendapatan, jika rakyat tidak memiliki penghasilan tetap, dari mana uang pajak itu diambil?”»
Menurut Bram, kebijakan perpajakan harus menerapkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan agar peningkatan intensitas pengawasan pajak tidak justru menekan daya beli masyarakat kecil yang masih menghadapi keterbatasan pendapatan.
«“Yang mampu membayar, bayar sesuai kemampuan. Tetapi masyarakat yang belum memiliki penghasilan layak jangan sampai justru semakin terbebani.”»
Bansos dan Judi Online Jangan Salah Sasaran
Bram juga menyoroti kebijakan yang mengaitkan penerimaan bansos dengan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas judi online.
Menurutnya, pemerintah harus membedakan antara upaya memberantas praktik judi online dengan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
«“Kenapa yang ditutup atau diblokir justru penerima manfaatnya? Bukan justru judi online-nya yang dimatikan aksesnya? Ini sangatlah aneh jika dilakukan oleh pembuat kebijakan di negeri ini.”»
Bram menegaskan, apabila pemerintah serius memberantas judi online, maka langkah utama harus diarahkan pada pemutusan akses terhadap platform perjudian ilegal serta penindakan terhadap pihak-pihak yang mengoperasikan dan memfasilitasinya sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, penghentian atau pemblokiran bansos bagi masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan evaluasi yang tepat.
«“Yang ada justru rakyat semakin terjepit, semakin miskin, dan akhirnya terjebak putus asa. Ini bukan solusi, tetapi beban tambahan bagi rakyat. Jangan salah sasaran.”»
LPP-TIPIKOR RI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan
Atas sejumlah persoalan tersebut, LPP-TIPIKOR RI meminta pemerintah untuk:
1. Memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sebelum memperluas berbagai program inklusi keuangan;
2. Mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan perpajakan agar tetap berlandaskan keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat;
3. Memperkuat pemberantasan judi online dengan menutup akses serta menindak jaringan dan pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bansos;
4. Melakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap program bantuan pemerintah agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan anggaran.
Bram menegaskan bahwa LPP-TIPIKOR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat.
«“Kebijakan harus berpihak kepada rakyat, bukan membebani mereka. LPP-TIPIKOR RI akan terus mengawasi dan apabila ditemukan dugaan penyimpangan, kami siap menindaklanjutinya sesuai amanah lembaga dan ketentuan hukum yang berlaku.”»
BRAM
Ketua Umum LPP-TIPIKOR RI
(Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia)
(Saka)
#TanggapanLPPTipikor #KebijakanPemerintah #InklusiKeuangan #PajakAdil #Bansos #TutupJudiOnline #Nusamedia
