Mulai September 2026, 470 Layanan Kemenkum Penuh Digital, Menkum: Hukum Harus Dorong Investasi Bukan Hambatan

NUSAMEDIANEWS.COM | MAKASSAR – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kepastian hukum dan kemudahan berusaha lewat transformasi total layanan. Mulai September 2026, seluruh 470 layanan Kementerian Hukum hanya dapat diakses secara digital, sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien.

Hal ini disampaikan Menkum dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Makassar, Selasa (4/8/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Selain digitalisasi, Menkum juga menegaskan akan melakukan peninjauan dan deregulasi terhadap aturan yang menghambat iklim usaha.
“Hukum tidak boleh menjadi penghalang investasi, melainkan pendorong sekaligus pemutus mata rantai biaya tinggi,” tegasnya.

Kebijakan lain yang diumumkan: pemberitahuan persetujuan laporan tahunan perseroan terbatas dibebaskan dari biaya hingga 31 Desember 2026.

Acara ini juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Prof. Yassierli. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan turut menyampaikan pandangan terkait iklim investasi dan ketahanan ekonomi nasional.

Reporter: Chairul
#TransformasiDigital #LayananKemenkum #KepastianHukum #IklimInvestasi #Deregulasi
—