Pemprov Bali Borong Penghargaan Nasional, Raih Dua Peringkat Pertama dan Kantongi Insentif Rp6 Miliar
NUSAMEDIANEWS.COM | BALI – Kabar membanggakan kembali mengharumkan nama Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali sukses menjadi yang terbaik dan memboyong penghargaan tertinggi dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Dalam ajang tersebut, Pemprov Bali berhasil meraih peringkat pertama secara nasional untuk dua kategori sekaligus, lengkap dengan insentif fiskal senilai total Rp6 miliar.
Acara pemberian penghargaan ini digelar sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja luar biasa pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan, pelayanan publik, dan inovasi daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun iklim kompetisi yang sehat antar daerah, sekaligus menunjukkan bahwa di tengah berita negatif mengenai oknum kepala daerah, masih banyak pemimpin daerah yang bekerja keras dan berprestasi.
“Acara ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada rekan-rekan atas kinerjanya sehingga timbul iklim kompetisi dan semangat bersaing yang sehat. Banyak juga pemimpin-pemimpin daerah yang bagus dan berprestasi, dan ini perlu diangkat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan.
Ada empat kategori utama yang diperebutkan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Wilayah Jawa-Bali, meliputi: Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penurunan Tingkat Pengangguran.
Di antara ribuan peserta, Provinsi Bali tampil paling bersinar dengan mengunci posisi puncak di dua kategori berat, yaitu Peringkat 1 Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi, serta Peringkat 1 Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi.
Sebagai bentuk penghargaan nyata, selain piala dan sertifikat, Pemprov Bali berhak atas insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar total Rp6 Miliar. Besaran ini dihitung dari ketentuan penghargaan di mana peringkat pertama mendapatkan alokasi Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar per kategori.
Mendagri Tito Karnavian sempat melontarkan candaan yang mengandung kebanggaan melihat dominasi prestasi Bali. Ia menyebutkan bahwa sistem pembagian wilayah penilaian tahun ini dibagi menjadi enam regional agar persaingan lebih adil. Meski digabungkan dengan wilayah Jawa yang notabene merupakan pusat ekonomi nasional, Bali tetap tidak tergoyahkan.
“Untuk Bali tidak kami gabungkan dengan regional Nusa Tenggara, karena kalau masuk ke sana pasti akan menang lagi. Nah, meski masuk regional Jawa-Bali pun, Bali tetap menang banyak. Luar biasa prestasinya,” ujar Tito sambil tersenyum melihat deretan penghargaan yang diraih perwakilan Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster, hadir langsung menerima penghargaan bergengsi tersebut. Penghargaan kategori Pengendalian Inflasi diserahkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Selanjutnya, penghargaan untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
Keberhasilan ini ternyata bukan hanya milik pemerintah provinsi, melainkan kemenangan kolektif seluruh kabupaten dan kota di Bali. Pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, hampir seluruh podium dikuasai daerah di Bali:
– Tingkat Kabupaten: Peringkat 1 diraih Badung, Peringkat 2 Gianyar, dan Peringkat 3 Tabanan.
– Tingkat Kota: Peringkat 1 diraih Kota Denpasar.
Tak berhenti di situ, Kabupaten Gianyar juga mencatatkan prestasi dengan meraih Peringkat 3 Terbaik Kategori Creative Financing, sedangkan Kota Denpasar kembali mengharumkan nama daerah dengan menyabet Peringkat 3 Terbaik Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.
Raihan penghargaan ini semakin menegaskan komitmen pemerintah Bali dalam menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang baik telah diterapkan secara konsisten dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
(Fira)
