Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Bali: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,10% Tahun 2026 demi Kesejahteraan Masyarakat
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi strategis bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali, yang digelar di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Pertemuan penting yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB ini menjadi wadah penyatuan langkah dan kesepahaman dalam merancang strategi pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi, guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali di tahun 2026.
Seluruh kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Bali hadir lengkap didampingi oleh jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Rakor ini mengusung semangat kesatuan pembangunan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, yang sejalan dengan visi besar pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam kerangka Bali Era Baru.
Fokus utama pertemuan ini adalah penetapan dan penyamaan persepsi terhadap target makro ekonomi dan sosial yang ingin dicapai pada tahun 2026, di mana pertumbuhan ekonomi Bali ditargetkan mampu menembus angka 6,10%. Angka pertumbuhan ini tidak hanya ditujukan untuk perluasan ekonomi semata, tetapi diarahkan langsung untuk memberikan dampak nyata dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sejumlah indikator kesejahteraan yang telah ditetapkan.
Adapun rincian target pembangunan yang disepakati dan menjadi komitmen bersama seluruh pemimpin daerah meliputi peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat hingga berada di atas Rp 72 juta per tahun, penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 3,42%, penekanan tingkat pengangguran terbuka hingga di bawah 1,45%, penurunan tingkat kesenjangan pendapatan atau rasio Gini hingga di bawah angka 0,333, serta penurunan angka prevalensi stunting pada balita hingga di bawah 8%.
Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa untuk mewujudkan seluruh target tersebut, pembangunan perekonomian Bali tidak dapat dilakukan secara parsial atau berdiri sendiri-sendiri. Pembangunan harus diselenggarakan secara terintegrasi, terpadu, dan berbasis wilayah, dengan memprioritaskan pengembangan sektor-sektor unggulan yang disesuaikan dengan potensi alam, sumber daya manusia, serta karakteristik khas masing-masing kabupaten dan kota.
“Kita memiliki kekayaan potensi yang berbeda di setiap wilayah, namun kita bergerak dalam satu tujuan yang sama. Setiap kabupaten dan kota harus mengoptimalkan keunggulan komparatifnya, baik di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, kerajinan, maupun jasa, namun tetap berjalan dalam satu koridor pembangunan Bali yang utuh. Prinsip 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola adalah kunci agar pertumbuhan ekonomi yang kita capai berkualitas, merata, dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Koster saat membuka rapat.
Agenda rapat berlangsung interaktif dan konstruktif. Sesi pemaparan diawali oleh para Bupati dan Walikota secara bergantian. Dalam pemaparannya, masing-masing kepala daerah menjabarkan rencana aksi, target capaian, serta strategi konkret yang akan dilaksanakan di wilayahnya untuk mendukung target provinsi. Para peserta juga memaparkan potensi unggulan daerahnya serta langkah-langkah mengatasi tantangan yang ada, guna memastikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan.
Setelah mendengarkan pemaparan dari seluruh kepala daerah, Gubernur Wayan Koster memberikan arahan teknis sekaligus menetapkan kebijakan prioritas pembangunan ekonomi. Ia menyoroti sektor-sektor strategis yang menjadi penentu dominan dalam penggerak ekonomi Bali, antara lain pariwisata berbudaya, pertanian pangan dan hortikultura, industri kreatif, ekonomi hijau, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal investasi, kemudahan berusaha, pengembangan sumber daya manusia, hingga perlindungan sosial. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan hanya dapat dicapai jika pembangunan ekonomi diimbangi dengan pemerataan akses dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Kesejahteraan bukan hanya soal angka pertumbuhan di atas kertas, tetapi apakah warga kita semakin sejahtera, pendapatannya meningkat, tidak ada yang miskin, dan generasi penerus kita tumbuh sehat tanpa gangguan gizi. Target 6,10% adalah sarana, tujuan akhirnya adalah manusia Bali yang bermartabat dan sejahtera sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini berakhir dengan kesepakatan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Seluruh pihak berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil rapat ke dalam program kerja nyata, anggaran, dan langkah operasional di lapangan, demi memastikan target-target ambisius tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bali.
(Kadek Ariawan)
