Diduga Pelayanan Pengambilan Hasil Pemeriksaan di RSUD dr. Soebandi Jember Dikeluhkan Warga, Aspek Pelayanan Publik dan Hak Pasien Jadi Sorotan

NUSAMEDIANEWS.COM | JEMBER – Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin undang-undang. Namun, dugaan lambannya penyerahan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soebandi Jember kembali menuai keluhan warga. Sejumlah pasien mengeluhkan waktu tunggu yang dinilai terlalu lama untuk mendapatkan dokumen yang menjadi dasar penanganan medis lanjutan.

Rumah sakit yang dipimpin Direktur Utama dr. dr. Nyoman SpOT(K) Spine ini diharapkan mampu memberikan layanan yang cepat, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Namun dalam praktiknya, banyak warga yang merasa kecewa karena harus menunggu dalam durasi yang cukup panjang, yang dikhawatirkan dapat menghambat proses pengobatan.

Keluhan ini tidak bisa dianggap sekadar masalah administrasi biasa. Keterlambatan penyampaian hasil pemeriksaan berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama bagi pasien yang membutuhkan kepastian diagnosis dan tindakan medis segera. Dalam dunia kesehatan, kecepatan pelayanan sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan penyakit.

Secara hukum, kewajiban memberikan pelayanan yang baik telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan setiap warga berhak mendapatkan layanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak menerima informasi yang jelas dan tepat waktu.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara layanan bekerja secara cepat, mudah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga mengatur hak pasien untuk mendapatkan informasi diagnosis dan layanan yang efisien agar terhindar dari kerugian.

Jika keterlambatan ini terjadi secara berulang, manajemen rumah sakit perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini mencakup pengecekan sistem pelayanan, ketersediaan tenaga medis dan penunjang, tata kelola laboratorium, serta mekanisme penyampaian hasil pemeriksaan agar hak-hak pasien tetap terjaga.

Masyarakat berharap jajaran pimpinan RSUD dr. Soebandi segera melakukan perbaikan internal dan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai akar permasalahan yang terjadi. Transparansi dianggap penting untuk memelihara kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Jember, institusi ini memikul tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan prima. Keluhan yang disampaikan warga seharusnya dijadikan masukan konstruktif guna mendorong peningkatan mutu layanan.

Pada dasarnya, masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan hak dasarnya dipenuhi: mendapatkan pelayanan yang cepat, manusiawi, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dugaan permasalahan ini patut menjadi perhatian serius agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.

(Gusti)