Kasus Suap Dana Hibah Jatim Terungkap Rp6,9 Miliar, KAKI Jatim Desak KPK Tangkap Anwar Sadad dan Jangan Kalah Cepat

NUSAMEDIANEWS.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka dugaan penyuapan terkait pengalokasian Dana Hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) APBD Jawa Timur. Tersangka diduga memberikan uang suap atau ‘ijon’ kepada Anwar Sadad, yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim, dengan total nilai sekurang-kurangnya Rp6,9 miliar.

Plh. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut ketiga tersangka adalah Ahmad Yahya dan M. Fathullah dari Pasuruan, serta Ra. Wahid Ruslan dari Bangkalan. Uang tersebut diserahkan melalui perantara BGS sebagai pengkondisi agar masing-masing pihak mendapatkan porsi dana hibah bagi daerahnya.

Rincian aliran dana:

– Ahmad Yahya serahkan Rp1,87 miliar demi hibah Rp14,8 miliar
– Ra. Wahid Ruslan serahkan Rp1,42 miliar demi hibah Rp28,9 miliar
– M. Fathullah serahkan Rp3,61 miliar demi hibah Rp24 miliar

Merespons pengungkapan ini, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur Moh. Hosen mendesak KPK segera menetapkan dan menangkap Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI. “Jangan sampai berulang seperti kasus mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang meninggal dunia sebelum diadili,” tegas Hosen, Kamis (23/7/2026).

KAKI menuntut perkara ini tuntas sepenuhnya pada tahun ini agar tak menimbulkan keraguan publik terhadap integritas lembaga antirasuah. “Kasus ini sudah lama bergulir. KPK harus berani bertindak tegas, tak gentar menghadapi intervensi elit politik, dan segera memproses semua pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Hosen mengingatkan KPK sebagai lembaga independen yang diberi amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 wajib bergerak cepat dan tak boleh tertinggal langkah dibanding Kejaksaan Agung dalam menindak korupsi. “Keadilan tak boleh tertunda, dan tak ada satu pun kekuasaan yang kebal hukum,” pungkasnya.

(Redho)

#HASTAG:
#BeritaNasional #JawaTimur #Korupsi #DanaHibahJatim #KPK #KAKIJatim #AnwarSadad #PenegakanHukum #NusamediaNews
—