Kolaborasi Kemenkum Bali dan Pemda Torehkan Prestasi JDIHN, Perkuat Reformasi Hukum melalui IRH
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR – Sinergi erat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali dengan pemerintah daerah membuahkan hasil gemilang dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Penghargaan atas capaian ini diserahkan Kanwil Kemenkum Bali kepada sejumlah pemerintah daerah dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8/2026).
Prestasi Pengelolaan JDIHN
Pemerintah Kota Denpasar menorehkan prestasi tertinggi dengan meraih Peringkat 3 Tingkat Nasional Anggota JDIHN Tahun 2025, sekaligus menempati Peringkat 1 Tingkat Wilayah Bali. Capaian ini membuktikan konsistensi dalam menyusun, mengelola, dan menyediakan informasi hukum yang akurat serta mudah diakses publik.
Peringkat wilayah berikutnya diraih:
– Peringkat 2: Pemerintah Kabupaten Buleleng
– Peringkat 3: Pemerintah Provinsi Bali
Hasil ini mencerminkan komitmen pemda se-Bali untuk mewujudkan dokumentasi hukum yang tertata rapi, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Apresiasi Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum
Selain kinerja JDIHN, apresiasi juga diberikan kepada daerah yang aktif dan berkomitmen tinggi dalam pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026, yaitu:
– Pemerintah Kota Denpasar
– Pemerintah Provinsi Bali
– Pemerintah Kabupaten Jembrana
Keterlibatan aktif dalam IRH menjadi indikator kuat upaya daerah mendorong tata kelola hukum yang lebih baik dan berkeadilan.
Komitmen Perkuat Sinergi
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut adalah buah dari kerja sama yang dibangun secara berkelanjutan antara pihaknya dengan pemerintah daerah.
“Prestasi ini bukan tujuan akhir, melainkan bukti bahwa kolaborasi yang solid mampu melahirkan tata kelola hukum yang berkualitas. Sinergi ini harus terus diperkuat—baik dalam pengelolaan JDIH maupun pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum—agar informasi hukum makin mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Eem.
Eem menambahkan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemda untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan hukum, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik. Kanwil Kemenkum Bali juga berkomitmen terus memberikan pendampingan dan koordinasi demi mewujudkan tata kelola hukum yang unggul di Bali.
Reporter: Chairul
Sumber: Nusamedia News
—
#JDIHN #ReformasiHukum #KemenkumBali #HariPengayoman81 #TataKelolaHukum #Nusamedia
