Perkelahian di Angkringan Jadi Sorotan Publik, Hukum Tidak Hanya Melihat Siapa yang Terluka
NUSAMEDIANEWS.COM | SIDOARJO – Sebuah peristiwa perkelahian yang melibatkan sejumlah pihak di lokasi warung angkringan menjadi sorotan publik dan perhatian serius aparat penegak hukum. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat akan prinsip dasar dalam hukum pidana: penilaian kebenaran dan kesalahan tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang mengalami luka fisik, melainkan ditentukan pula oleh siapa yang memulai konflik, bentuk keterlibatan masing-masing pihak, serta urutan kronologi kejadian secara lengkap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan bermula dari suasana yang awalnya berjalan normal. Perselisihan mulai terjadi antara pemilik angkringan berinisial AN dengan seorang pengunjung bernama FR. Adu argumen yang tidak menemukan titik temu kemudian memanas dan berujung pada bentrokan fisik.
AN menjelaskan bahwa benih masalah berawal saat ia menegur sesama pemilik angkringan lain, berinisial AG, yang melintas di area usahanya. Situasi kemudian memburuk ketika FR, yang diduga dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, tidak terima dengan sikap AN dan bersikap kasar terhadap salah satu pekerja bernama BC.
“Saya hanya menegur pemilik angkringan sebelah, AG, karena melintas di angkringan saya. Tapi pengunjung bernama FR itu sepertinya minum-minuman keras, dia tidak terima lalu kasar ke pekerja saya,” ungkap AN.
Melihat suasana semakin tidak terkendali, AN memanggil petugas keamanan setempat berinisial LK yang saat itu sedang beristirahat di dalam kendaraan, untuk membantu meredakan ketegangan. Namun, niat baik tersebut justru memperluas konflik. AN menuturkan bahwa FR bersama beberapa rekannya justru melakukan penyerangan terhadap LK hingga jatuh dan terseret menjauh dari lokasi awal.
Melihat LK dalam posisi terdesak, suami AN yang berinisial FD turun tangan membantu dan terlibat dalam pertarungan.
“Mas LK dikeroyok empat orang pengunjung, jadi saya ikut turun membantu dan memukul FR,” terang FD menjelaskan perannya saat itu.
Keributan pun meluas menjadi aksi saling serang yang melibatkan beberapa orang sekaligus. Akibat insiden tersebut, salah satu pihak mengalami luka cukup berat dan harus mendapatkan perawatan medis. Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian agar diproses secara hukum.
Meski ada pihak yang mengalami luka, penyidik menegaskan bahwa status sebagai korban cedera tidak serta-merta membuat seseorang benar atau bebas dari tanggung jawab hukum. Seluruh fakta, keterangan saksi, dan alat bukti sedang diteliti mendalam untuk mengetahui siapa yang sebenarnya memicu dan memulai kekerasan.
Pakar dan aktivis hukum, Muhammad Akbar Ali, menegaskan ketentuan hukum pidana di Indonesia sangat jelas dalam memandang kasus seperti ini.
“Siapa pun yang menderita luka, tidak otomatis bebas dari pertanggungjawaban. Jika terbukti pihak tersebut adalah pemicu, melakukan provokasi, atau justru yang pertama kali menyerang, maka dia tetap dapat diproses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tegas Akbar Ali saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika hasil penyelidikan menemukan adanya unsur pengeroyokan atau keterlibatan bersama-sama dalam melakukan kekerasan, maka para pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Penyidik akan membedah peran setiap individu, mulai dari awal perselisihan hingga keributan usai, untuk menentukan tingkat kesalahan masing-masing.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam hukum, luka fisik bukanlah satu-satunya ukuran kebenaran. Penegak hukum akan menilai gambaran besar dari fakta yang ada. Pembelaan diri hanya dibenarkan secara hukum jika dilakukan secara proporsional, seimbang, dan tidak berlebihan di luar kebutuhan pertahanan.
Oleh sebab itu, menjaga kestabilan emosi, menghindari segala bentuk provokasi, serta menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kepala dingin dan damai, tetap menjadi langkah paling bijak untuk menghindari jerat hukum yang merugikan semua pihak.
(Gusti)
