JAKARTA, NusamediaNews.com – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “Inflasi Pengamat” yang belakangan marak terjadi di ruang publik. Ia menegaskan pentingnya setiap opini atau analisis yang disampaikan harus didasarkan pada data yang akurat dan latar belakang keahlian yang relevan, agar tidak menyesatkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Teddy dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
“Sekarang ini ada satu fenomena, namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras tapi background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” ujar Teddy.
Menurutnya, fenomena ini bukan hal baru. Bahkan, sebagian pihak yang sering memberikan komentar tersebut sudah berusaha memengaruhi opini publik sejak lama, bahkan sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat.
“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik, bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden,” tambahnya.
Kepercayaan Publik Tetap Tinggi
Meskipun banyak opini yang beredar, Teddy menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta merta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menyebutkan data yang menunjukkan bahwa lebih dari 96 juta warga Indonesia lebih mempercayai arah kebijakan Presiden Prabowo dibandingkan narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tersebut.
“Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi,” tegasnya.
Pemerintah Terbuka, tapi Wajib Bertanggung Jawab
Teddy juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik atau perbedaan pendapat, karena hal tersebut adalah bagian dari kehidupan demokrasi.
“Kami tidak anti kritik. Perbedaan pandangan itu wajar. Namun, setiap pernyataan harus disampaikan secara bertanggung jawab, tidak boleh memprovokasi, dan yang paling penting: harus berdasarkan fakta dan data yang valid,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak akurat justru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, setiap pihak yang beropini di ruang publik diharapkan dapat menjaga integritas dan akurasi informasi yang disampaikan.(st_bc)
