NUSAMEDIANEWS.COM | BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi Bali di kawasan Pantai Kuta, Badung, pada Sabtu (4/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik harus terus dijaga, sebab pelayanan yang buruk dapat berdampak langsung pada citra dan keberlangsungan pariwisata Bali.

Kegiatan yang berlangsung di Shelter Kebencanaan Baruna, Pasar Seni Kuta ini menghadirkan berbagai layanan dari lintas instansi dalam satu lokasi. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wisatawan, rangkaian acara juga dilengkapi dengan aksi bersih-bersih pantai serta pelepasan tukik sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus selalu responsif terhadap aspirasi dan mampu mengimbangi dinamika yang berkembang di lapangan. Mengingat posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia, setiap persoalan kecil bisa dengan cepat menjadi sorotan luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Gubernur Koster.

Secara khusus, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan keimigrasian. Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 6,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali. Tingginya angka kunjungan ini menuntut pelayanan yang semakin cepat, tertib, dan nyaman agar reputasi daerah tetap terjaga.

“Layanan keimigrasian bukan hanya tanggung jawab instansi terkait semata, melainkan menjadi perhatian bersama. Kenyamanan yang dirasakan wisatawan akan menentukan citra Bali di mata dunia,” tambahnya.

Gubernur Koster memberikan apresiasi atas inisiatif Kejati Bali, namun menekankan agar kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial semata. “Ini langkah yang sangat baik, namun harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar terasa secara luas,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel. “Kami berharap layanan seperti ini dapat terus diperluas ke wilayah lain di Bali, tidak hanya terpusat di kawasan wisata saja,” katanya.

Berbagai instansi turut berpartisipasi, antara lain Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Badung, Kepolisian, TNI, Pengadilan, Imigrasi, BPJS Kesehatan, perbankan, serta rumah sakit daerah. Dengan penyatuan layanan ini, diharapkan tercipta keterpaduan antara pelayanan publik, penegakan hukum, kenyamanan pariwisata, serta pelestarian lingkungan yang selaras dengan identitas Bali.

(Anugrah Arifanto)

#PelayananPublik #BazarLayanan #KejatiBali #PariwisataBali #LingkunganHidup #Badung