Krisis BBM di Bali Kian Parah, Antrean Mengular hingga 1 Km, Jro Bima Desak Dirut Pertamina Patra Niaga Dicopot
NUSAMEDIANEWS.COM | DENPASAR – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Bali kian menuai sorotan. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan mengular hingga memasuki gang perumahan warga, mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu keresahan di berbagai wilayah.
Ketua Yayasan Keris Bali sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya, yang akrab disapa Jro Bima, mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan Pertamina segera mengambil langkah tegas. Ia bahkan meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Simon Aloysius Mantiri, dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi tersebut.
“Copot Dirut Utama Pertamina Patra Niaga Simon Aloysius Mantiri. Pertamina jangan lari dari tanggung jawab,” tegas Jro Bima, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, kesulitan mendapatkan BBM yang dilaporkan terjadi selama beberapa hari terakhir di sejumlah kabupaten/kota di Bali berpotensi mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari perekonomian, pendidikan, hingga pariwisata.
“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kelangkaan BBM ini secara tidak langsung telah merusak aktivitas ekonomi, pariwisata, dan citra Bali yang sudah susah payah kita bangun,” ujarnya.
Antrean Panjang Ganggu Aktivitas Masyarakat
Jro Bima menilai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampak kesulitan mendapatkan BBM. Warga harus mengantre berjam-jam, bahkan sejak pagi hingga malam hari, tanpa kepastian memperoleh bahan bakar.
Kondisi tersebut, menurutnya, turut menghambat mobilitas masyarakat yang hendak bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, maupun melaksanakan kegiatan keagamaan.
Ia juga menyoroti situasi yang bertepatan dengan Rahinan Purnama Cemeng Klawu bagi umat Hindu di Bali. Kesulitan mendapatkan BBM dinilai dapat mengganggu perjalanan warga untuk bersembahyang ke pura.
Selain itu, momentum dewasa ayu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan juga menjadi perhatian. Jro Bima menyebut sejumlah undangan berpotensi terkendala menghadiri acara akibat persoalan transportasi.
“Anak sekolah tidak bisa berangkat sekolah, karyawan tidak bisa masuk kerja. Bali dipermalukan oleh Pertamina. Dalam sejarah, belum pernah terjadi kelangkaan BBM selama tiga hari berturut-turut seperti ini,” ungkapnya.
Ia turut menyoroti laporan mengenai harga Pertalite yang dijual pengecer hingga Rp40.000 per liter. Jika kondisi tersebut benar terjadi di lapangan, masyarakat tentu semakin terbebani karena harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar.
Pertanyakan Janji Pasokan Kembali Normal
Jro Bima juga mengingatkan adanya pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan jajaran direksi Pertamina yang sebelumnya disebut menjanjikan pemulihan pasokan BBM dalam beberapa hari.
Namun, menurutnya, kondisi antrean dan kesulitan memperoleh BBM yang masih dilaporkan masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap penanganan distribusi.
Ia meminta agar pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan manajemen Pertamina segera melakukan langkah darurat untuk memastikan ketersediaan BBM, memperlancar distribusi, serta memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
“Bali ini bumi gemah ripah loh jinawi, penyumbang devisa besar bagi negara, disebut sebagai wajah Indonesia. Jangan biarkan Bali sengsara karena kelalaian manajemen Pertamina,” ujarnya.
Desak Langkah Konkret dan Evaluasi Manajemen
Jro Bima menegaskan, masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar janji pemulihan pasokan. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal agar kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan pariwisata di Bali tidak terus terganggu.
Desakan pencopotan pimpinan Pertamina Patra Niaga yang disampaikan Jro Bima menjadi bentuk tuntutan pertanggungjawaban atas persoalan yang tengah dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu, penyebab pasti gangguan pasokan, kondisi stok BBM, serta penjelasan resmi Pertamina mengenai antrean di sejumlah SPBU perlu dikonfirmasi lebih lanjut agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai situasi tersebut.
(Ranugito/Kadek Ariawan)
