nusamedia
NUSAMEDIANEWS.COM, BULELENG – Gubernur Bali, Wayan Koster bersama warga sekitar kawasan pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, akhirnya menyepakati mekanisme pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan strategis tersebut. Kesepakatan utama yang disepakati bersama adalah proses dan nilai ganti rugi lahan harus sepenuhnya mengikuti aturan berlaku, dengan penetapan harga berbasis hasil penilaian lembaga penilai independen (appraisal).
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan langsung yang digelar pada Minggu (17/5/2026), dihadiri langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, serta jajaran pejabat tinggi Provinsi Bali meliputi Kepala Dinas Kominfo Gede Pramana, Kepala Bappeda I Wayan Wiasthana Ika Putra, Inspektur Daerah Ida Bagus Gede Sudarsana, hingga Kepala Dinas PUPRKIM Nusakti Yasa Wedha.
Dalam keterangannya, Gubernur Koster menjelaskan pembangunan menara setinggi 115 meter yang berfungsi sebagai pusat pemancar siaran televisi digital, telekomunikasi, sekaligus ikon pariwisata baru Buleleng ini kini memasuki Tahap II pembangunan. Lingkup pekerjaan meluas tidak hanya pada fisik menara, tetapi mencakup penataan kawasan terpadu, pembangunan fasilitas planetarium, convention center, jalur gondola, hingga perbaikan akses jalan masuk utama.
“Kita sudah sepakati titik lokasi pembebasan lahannya. Kebutuhannya lebar sekitar 20 meter dengan panjang kurang lebih 1 kilometer, disesuaikan kebutuhan teknis akses dan penataan. Terkait harga, kami sepakat menggunakan hasil penilaian lembaga appraisal yang independen. Proses ini akan segera dilaksanakan, dan pembayaran ganti ruginya akan diserahkan langsung kepada warga pemilik lahan tanpa perantara,” tegas Koster di hadapan awak media.
Jaminan Kesejahteraan Warga: Fasilitas Ekonomi, Lapangan Kerja, dan Revitalisasi Rumah
Gubernur Koster menegaskan, kehadiran Turyapada Tower tidak boleh merugikan masyarakat sekitar, melainkan harus menjadi penggerak ekonomi warga lokal. Usai proses pembebasan lahan selesai, Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pembangunan sarana pendukung ekonomi kerakyatan, seperti pusat fasilitasi UMKM dan koperasi. Warga sekitar dipastikan akan mendapatkan kemudahan akses dan prioritas dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Tujuannya agar warga memiliki tempat berusaha yang rapi, tertata, dan bernilai ekonomi tinggi. Nanti saat menara ini beroperasi, anak-anak lulusan SMA maupun SMK dari desa sekitar dan warga kawasan ini akan kami berikan prioritas pelatihan keterampilan kerja, agar mereka siap dan berpeluang besar bekerja di kawasan ini,” tambahnya.
Bukan hanya fasilitas umum, Pemprov Bali juga menyiapkan program khusus revitalisasi pemukiman warga. Sebanyak 40 unit rumah warga yang berada di sekitar kawasan pembangunan akan mendapatkan perbaikan, terutama penggantian atau perbaikan atap, guna menjamin keindahan dan kenyamanan lingkungan. Seluruh biaya revitalisasi ini akan ditanggung sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.
Tinjau Lokasi dan Potensi Wisata Baru
Di sela-sela pertemuan dan dialog dengan warga, Gubernur Wayan Koster juga menyempatkan diri meninjau langsung lokasi pembangunan ruang publik terpadu (communal space) yang nantinya difungsikan sebagai pusat pengembangan dan pemasaran produk UMKM unggulan Buleleng. Ia juga mengagumi keindahan bunga pecah seribu berwarna ungu yang tumbuh di sekitar lokasi, yang dinilainya bisa menjadi daya tarik estetika tambahan bagi kawasan wisata ini.
Dengan tercapainya kesepakatan pembebasan lahan ini, pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali dipastikan akan berjalan lebih lancar, sekaligus menjadi bukti pembangunan yang berbasis kesejahteraan masyarakat dan keterlibatan warga secara langsung.
(Fira)
